Bonek

‘Anak Papa’ Mafia PSSI

SURABAYA-GN27.COM:“Hilang, semakin hilang.. Keadilan di negeri ini. Persebaya selalu dizalimi, selalu dizalimi, Mafia PSSI Jancok”. Adalah lirik chant yang sering dinyanyikan oleh Bonek ketika bereaksi atas kebijakan federasi yang jauh dari rasa keadilan. Hal tersebut terjadi lagi, setelah komisi disiplin (komdis) PSSI mengeluarkan sanksi terhadap Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, serta Persija Jakarta. Uniknya, atas pelanggaran yang sama, komdis PSSI menjatuhkan hukuman yang berbeda.

Ø PSIS Semarang.

· Nama Kompetisi: Go-Jek Liga 1 PSSI 2018

· Pertandingan: Persija Jakarta vs PSIS Semarang

· Tanggal Kejadian: 18 September 2018

· Jenis Pelanggaran: Pelemparan botol

· Hukuman: Sanksi denda Rp 100 juta

Ø Persija Jakarta.

· Nama Kompetisi: Go-Jek Liga 1 PSSI 2018

· Pertandingan: Persija Jakarta vs PSIS Semarang

· Tanggal Kejadian: 18 September 2018

· Jenis Pelanggaran: Pelemparan botol

· Hukuman: Sanksi denda Rp 50 juta

Ø Persebaya Surabaya.

· Nama Kompetisi: Go-Jek Liga 1 PSSI 2018

· Pertandingan: Persebaya Surabaya vs Mitra Kukar Fc

· Tanggal Kejadian: 22 September 2018

· Jenis Pelanggaran: Pelemparan botol

· Hukuman: 112,5 juta

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana bisa kebijakan tersebut lahir, apa yang melatar belakangi komdis dalam menjatuhkan sanksi kepada klub peserta liga PSSI? Mari kita urai dari perspektif hukumnya.

Dalam penegakannya, hukum mempunyai sifat equality before the law, yang berarti persamaan di atas hukum. Hukum idealnya juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Sehingga, dari ketetapan yang sama, akan menimbulkan kepercayaan pada egalitarianisme hukum.

Permasalahan tak lantas berhenti sampai disitu, ditengah semangat demokrasi dan reformasi birokrasi, ditambah dengan dijamin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana tujuan terbitnya peraturan ini adalah menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program pengambilan kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Tujuan lainya adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Celakanya, segenap jajaran PSSI memiliki semangat yang bertolak belakang dengan hal tersebut. Tidak pernah PSSI memberikan penjelasan terkait hukuman yang diberikan, dan kenapa ‘tim anak papa’ selalu mendapat perlakuan istimewa. Belum lagi, banyaknya pejabat PSSI yang merangkap jabatan sebagai pemilik/petinggi klub, dalam situasional seperti ini tentu akan ada konflik interest di jajaran elit federasi. Hal inilah yang kemungkinan besar mempengaruhi setiap kebijakan hukuman yang dijatuhkan kepada para klub peserta liga menjadi berbeda-beda meski jenis pelanggarannya sama.

Dalam kasus di atas, tentu yang diuntungkan adalah klub Persija Jakarta. Joko Driyono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI ternyata pemilik 95% saham PT. Jakarta Indonesia Hebat, perusahaan inilah yang juga kemudian menguasai 80% saham kepimilikan klub Persija Jakarta. Menjadi masuk akal ketika penegakan hukuman di atas serta dari beberapa fakta peristiwa yang terjadi sebelum-sebelumnya, berhasil menguntungkan bagi klub yang mempunyai pemilik atau petinggi yang juga merangkap sebagai jajaran elit federasi.

Atas fakta tersebut, tak pelak meneguhkan sistem oligarki yang bersarang bersama gurita mafia lainya di jajaran elit PSSI. Selamat datang di sepakbola Indonesia, diamana kata keadilan dan kejujuran hanya sebatas omong kosong belaka. (AP)

Related posts

#BondoAway, Bukti Cinta Bonek Terhadap Persebaya

operator website

Alasan kenapa kamu harus nonton GNFest 4

operator website

Zero Rubbish

operator website