Bonek Komunitas

Pledoi Bonek

“Bacalah Dengan Kejujuran”*

Bapak Kapolrestabes yang penulis muliakan,
Sesepuh Persebaya dan Bonek yang penulis agungkan,
Petinggi Perguruan Silat “PSHT” yang saya takdzimkan,
Serta seluruh komponen suporter dan masyarakat satu cita kebangsaan.

Pertama-tama, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas keinginan kuatnya untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa. Penulis menyadari bahwa kejadian di Surabaya dan Jember yang melibatkan suporter Persebaya–Bonek–dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) telah membuat ketidaktenangan banyak pihak. Dari kejadian itu dua nyawa dan puluhan luka tercipta. Tentu hal ini sudah masuk ke dalam kasus pidana. Dan alhamdulillah, Kapolrestabes serta perwakilan dari dua massa telah sepakat untuk melimpahkan kasus ini pada proses hukum yang berlaku.

Sebagai warga negara hukum, tidak ada dari Bonek maupun PSHT yang menentang perjalanan hukum. Akan tetapi mari secara jujur kita akui bahwa dalam perjalanannya, terutama di semak belukar media sosial, cetak, dan online, nyata sekali ada proses pressure kepada satu kelompok. Ya, Bonek tiba-tiba ditempatkan sebagai kelompok yang bersalah, sedang PSHT ditinggikan hanya karena dari PSHT jatuh korban.

Sederhana, penulis tidak ingin jika kisah Saint-Just, tokoh yang harus mati karena membela prinsip kebenaran dan menentang monopoli kelompok, harus dialami oleh Bonek pun masyarakat kini dan nanti. Sekilas kutipan dari Albert Camus (Pemberontak, 2015:238) saat menceritakan situasi sekitar masa Revolusi Prancis itu perlu penulis sampaikan: “Ia (Saint-Just) menyetujui menjalani kematiannya demi cintanya pada prinsip-prinsip meskipun semua realitas situasi tersebut, sejak pendapat dari Majelis hanya benar-benar dapat diperintahkan oleh suatu faksi yang paling fasih berbicara dan diliputi fanatisme yang kental.”

Pernyataan demikian tidak berangkat dari sentimen penulis sebagai bagian dari Bonek belaka, tetapi lebih pada hasil dari dialektika serius: membenturkan teori hukum yang penulis pahami dengan realita yang membuat sangsi. Itulah sebabnya tulisan ini diberi judul “Pledoi Bonek”, sebab ia lahir setelah beberapa kali terpaksa diam mendengar tuntutan dari semua pihak terutama PSHT baik di majelis lapagan maupun majelis media yang terkesan serampangan, sesuai Pasal 182 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP. Ia (pledoi) sekaligus juga penulis ajukan atas permintaan Sang Maha Hakim dari segala hakim di bumi, sebagai interpretasi dari Firman Suci-Nya:

??? ??? ????? ???? ????? ????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ??????? ??? ???? ???? ?????
??? ??? ????????
(Al-A’raf)

Sang Maha Hakim telah memberi kesempatan untuk penulis berbicara, maka lewat tulisan ini segala kata dan unek-unek hati akan mewakili segala pembelaan Bonek.

Bahwa dalam kerusuhan di Surabaya tertanggal 30 September 2017 telah menyebabkan aktivitas di antara Bonek dan PSHT menjadi kontra-produktif. Alih-alih berbicara mengenai progresivitas agenda, justru segala tenaga dan pikiran habis untuk meladeni segala provokasi. Beberapa pihak ternyata masih tidak terima dan percaya terhadap proses hukum yang berjalan. Alibi yang sering dimunculkan tidak jauh dari kesan “demi harga diri”. Baik, penulis menerima alasan demikian. Akan tetapi yang mengherankan adalah ketidakpahaman beberapa pihak, bahwa dengan masih menggubris berita simpang siur dan terus menggemakan “harga diri atau nyawa” dengan tanpa adanya introspeksi serta mengungkit kejadian 30 September dengan tidak tabayyun terlebih dahulu, maka sama halnya menginjak hukum itu sendiri. Demikian itu disebabkan dalam hukum sudah merangkum hal-hal asasi, seperti asas kesimbangan dan asas rehabilitasi-ganti rugi, serta prinsip dasar yang harus dipatuhi. Pokok dari itu semua tentu adalah kepercayaan pada proses hukum dengan tetap mengawasi tahap demi tahapnya.

Dalam situasi ini perlulah semua komponen mencontoh Ir. Soekarno saat didakwa oleh Belanda dalam sidang tertanggal 18 Agustus 1930. Kala itu, meski Ir. Soekarno meyakini kebenaran dirinya untuk membela pergerakan rakyat yang hendak dimatikan belanda lewat kasus yang menimpanya, tetapi Ir. Soekarno tetap menghormati proses yang ada. Secara ksatria ia menegaskan: “Dan sekarang, di dalam hati dengan rakyat Indonesia yang kami cintai itu,…, nasib yang bagaimanapun juga mengenai kami, maka kami siap sedia mendengarkan putusan Tuan-tuan Hakim! (Indonesia Menggugat, 1989;185)

Bahwa buntut dari kasus ini, hak-hak asasi Bonek sebagai kelompok suporter, seperti kebebasan beserikat dan berkumpul sebagaimana Pasal 28E ayat (3) serta Pasal 24 ayat (1) UU HAM, telah dilanggar oleh pihak tertentu dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum. Salah satu bukti nyata adalah perlakuan “main hakim sendiri secara psikis” yang ditunjukkan oleh PSHT Wilayah Banjarmasin kepada Bonek di sana tertanggal 04 Oktober 2017 dengan Mas Suryo (PSHT) dan Rendra (Bonek) sebagai pihak yang bertandatangan. Di dalam lembar kesepakatan itu tertuang empat poin salah satunya “Dalam jangka waktu 1 minggu pelaku tidak tertangkap, Bonek Kal-Sel dibubarkan. Dan tidak ada agenda kumpul Bonek.” Dalam kacamata hukum, tuntutan demikian jelas tidak berdasar, justru bisa dikenakan pelanggaran HAM sesuai Pasal 1 angka 6 UU HAM, karena membatasi bahkan mencabut hak untuk berserikat yang dilindungi oleh Undang-undang. Jika alasan dari pihak PSHT Banjarmasin melakukan itu karena menilai Bonek meresahkan masyarakat, maka mari ditinjau terlebih dahulu: meresahkan yang bagaimana? Masyarakat yang mana?. Bahwa suatu perkumpulan akan tetap legal dalam artian baik dimata hukum–salah satunya –selama tidak melakukan aksi penyebarluasan permusuhan dan lain-lain, dan itu yang ada dalam prinsip kedirian Bonek lewat jargon “Seneng Seduluran”–menyebarkan isu perdamaian yang diapresiasi oleh hukum dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM. Sampai sini mohon jangan dulu dipotong dengan menyuguhkan umpatan kejadian 30 September, sebab penulis belum sampai pada poin pembelaan berbekal penyerangan oleh beberapa pendekar saat laga Persebaya di Jember. Izinkan penulis melanjutkan.

Bahwa hal baik yang telah dimulai dari Surabaya oleh adanya mediasi antar perwakilan Bonek dan PSHT dengan harapan agar menular ke kota lainnya, ternyata tidak diindahkan oleh sebagian dari kedua kelompok itu. Usut punya usut ternyata ini disebabkan provokator yang masih berkeliaran, memanfaatkan bola panas untuk menumpas atas dasar rivalitas. Berbekal akun instagram, penulis berupaya membuktikan hipotesa ini. Sampai pada akun bernama memecomicpersebaya, penulis mendapati screenshoot berisi pesan dari pemilik nomor HP 081338636884 di Grup Whats App dengan redaksi “…kita balas nyawa dulur kita.” Penulis berpikir entah hasil mediasi di Surabaya yang bahasanya terlalu susah dicerna ataukah memang dasar pemilik nomor HP tersebut yang terlalu pendek akal, hingga hanya mengandalkan angkara murka, barbar. Celakanya propaganda itu berhasil membakar sumbu pendek dua golongan: satu golongan yang berisikan sebagian pendekar, dan satunya lagi dihuni orang-orang non-pendekar yang berideologi ajimumpung. Para penikmat ideologi ajimumpung ini tidak lain merupakan sekumpulan orang yang tidak paham duduk perkara, tetapi pandai membungkus kedunguannya dengan pemanfaatan situasi. Seperti parasit, mereka hinggap ke dahan-dahan tumbuhan lain dan memperburuk keadaan serta citra kelompok yang sedang dirundung musibah.

Akhirnya, para pembaca sekalian, penulis tutup pledoi berisi pembelaan dari Bonek terkait kasus ini. Bonek secara jujur telah mengakui kesalahannya, dan itu adalah kebenaran yang harus disampaikan. Tinggal yang penulis harapkan adalah ada ketegasan dari berbagai pihak lainnya untuk turut juga mengakui kesalahan yang diperbuatnya. Bagi saudara PSHT, selain maaf dari penulis, mohon akuilah jika memang masih ada dari beberapa anggota perguruan yang telah melakukan pelanggaran hukum saat Bonek away ke Jember. Untuk aparat yang bertugas, yakni pihak kepolisian, sadarilah kalau kasus ini masih timpang sebab menganggap masalah ini sepenuhnya ulah Bonek–oleh karenanya cukup Bonek yang mendapat prioritas justifikasi pidana. Pesan penutup dari penulis, mengutip Pramoedya A.T. (Arus Balik, 2002;14),

“Bukan pertama terjadi kebenaran diadili. Bukankah mandala kalian pernah mengajarkan: kebenaran tak dapat diadili, karena dialah pengadilan tertinggi di bawah Hyang Widhi. Kalian tahu kelanjutannya: Barangsiapa mengadili kebenaran, dia memanggil Sang Hyang Kala, dia akan dilupakan oleh orang kecuali kedunguannya.”

???? ?????? ??? ????? ?????? ????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????? ??? ???? ????

(Asy-Syura)

* Kalijaga Class *Bonek Jogja*

Related posts

Kapolresta Surakarta Silahkan Lepas Atribut, Biar Kami yang Akan Usut

administrator

Bonek dan PSHT Pacitan jalin Silaturrahim

Redaksi Green Nord

[UPDATE] HASIL PUTAR KARDUS DI GBT

Redaksi Green Nord 2

1 comment

Ferhadz 8 October 2017 05:34 WIB at 8 October 2017 05:34 WIB

Salim cak.
Kalijaga Class Bonek Jogja selamanya “Pantang menundukkan kritisisme dan penyerahan akal pada kebebalan”.

Bacalah dengan kejujuran.

Salam satu nyali, wani!.

Comments are closed.