Bonek

Black for Justice 1.3.1.2

SURABAYA-GN27.COM : Menjadi menarik ketika William Godwin pada tahun 1756 hingga 1836, menemukan sebuah alasan realita dari timbulnya penyakit sosial justru terdapat pada kehadiran negara dengan pemerintahannya.

Ia menilai keberadaan negara adalah sebuah karikatur masyarakat. Sementara, keadilan dan kesetaraan akan susah diterapkan oleh sebuah negara dengan pemerintahannya yang otoriter. Pemerintah, atau penguasa seringkali mencampuradukan kuasa politis dengan kepemilikan atas hak individu yang sebenarnya dua hal tersebut sangat bertolak belakang.

Jika merefleksi pandangan Godwin di atas, agaknya menjadi relevan dengan situasi di Indonesia, khususnya dalam lingkup kelola sepakbola tanah air. Dimana keberadaan federasi, justru menjadi mesin perusak kompetisi. Perpaduan pemimpin militeristik, bengal, serta anti kritik, menjadi kombinasi sempurna dengan suburnya mafia industri, yang kian miskin prestasi.

Gegap gempita suporter, atmosfer rivalitas, menjadi pemercik api hingar bingar kompetisi. Di sisi lain suporter selalu menjadi objek kambing hitam tatkala bobroknya management federasi mendapatkan hasil minor atau jikalau terjadi chaos dalam perjalanan kompetisi.

Tak terkecuali bonek, suporter Persebaya Surabaya ini selalu mendapat stigma negatif dimanapun keberadaannya. Penilaian subyektif ini diperparah lantaran, bonek dianggap representatif dari bad news is a good news versi media massa. Melalui gelombang pemberitaan negatif yang tak obyektif, bonek selalu tersudutkan dalam peristiwa apapun yang melibatkannya dalam sebuah bentrokan massa.

Tak hanya itu, paham ini ternyata juga merembet pada keyakinan sebuah institusi bernama Kepolisian Republik Indonesia. Bagi aparat, mereka akan bersemangat, mendidih darah daging ketika bertemu bonek dalam situasi panas. Brutal, itulah stereotype aparat jika melihat bonek.

Padahal sebagai penegak hukum, aparat semestinya telah paham diluar kepala apa arti equality before the law. Dimana semua orang sama dimata hukum.

Che Hendro salah seorang bonek menuturkan, polisi terkesan selalu bermain-main ketika menegakan keadilan untuk bonek. Hal ini bisa sangat berbeda jika situasinya terbalik, yang menjadi korban adalah kelompok suporter lain, kepolisian seperti bekerja sungguh-sungguh untuk mengupas fakta peristiwa.

Dalam kurun satu dekade terakhir saja, contoh kasus seperti tragedi Lamongan hingga yang masih hangat dalam ingatan peristiwa Micko Pratama, tidak ada kelanjutan fakta hukum yang signifikan dari kinerja aparat, semua nyaris mandek terbengkalai.

“Dari pengalaman di atas, saya merasa aparat tidak benar-benar serisus dalam menegakan hukum itu sendiri. Masih adanya tebang pilih dalam prosesnya,” katanya kepada Greennord27.com , Minggu (25/11/2018).

Jika demikian, tambah pria berkacamata ini, asa keadilan hukum bagi semua warga negara tampaknya tidak akan pernah terwujud.

“Bagaimana bisa, aparat kepolisian justru menghianati proses penegakan hukum itu sendiri. Bukankah sudah semestinya hukum ini berjalan adil kepada siapa saja, sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Ia menambahkan, namun demikian harapan saya masih ada kepada aparat penegak hukum untuk bisa bekerja profesional dan berlaku adil. “Sehingga dapat menuntaskan segera kasus-kasus yang tengah diproses, dan tercipta keadilan hukum bagi bonek serta tidak ada lagi kesenjangan sosial,” tukasnya. (AP)

Related posts

‘Atittude’ Our Tribun Our Rules?

Redaksi Green Nord

INFO PENDATAAN OFFLINE GREEN NORD TRIBUNE!

Redaksi Green Nord

‘Anak Papa’ Mafia PSSI

administrator